PPDB Banyak Drama, Denty Minta Pemerintah Beri Perhatian Serius

JAKARTA – Drama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk sekolah negeri seolah tidak pernah surut menyisakan persoalan. Setiap tahun drama tersebut berulang, dengan pengaduan dan keluhan yang hampir sama. Sejak sistem zonasi diterapkan pada tahun 2019, banyak pengaduan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab, salah satunya adalah manipulasi Kartu Keluarga (KK) yang belakangan mencuat melalui pengaduan kepada Ombudsman.

Anggota DPD RI Denty Eka Widi Pratiwi telah menerima pengaduan dari sejumlah warga yang sedang mendaftarkan anak-anak mereka di sekolah negeri.


Pengaduan pertama, persoalan zonasi. Awalnya semangat zonasi disambut gembira karena berarti warga yang bertempat tinggal di dekat sekolah mendapatkan manfaat dari keberadaan sekolah di sekitar tempat tinggal mereka.

Namun, pada proses pelaksanaan, tetap saja ada pihak yang tidak bertanggung jawab dan menyalahgunakan kebijakan tersebut dengan membawa serta orang lain menjadi anggota keluarga. Tujuannya, tentu saja supaya bisa memperoleh manfaat zona dekat dengan sekolah negeri.

Dalam setiap kebijakan, pasti ada celah yang dapat dipergunakan untuk menyalahgunakan wewenang. Jika berkelanjutan dan menimbulkan pengaruh yang berkepanjangan, sudah seyogyanya kebijakan tersebut memperoleh peninjauan atau evaluasi.

Mewakili suara-suara warga tersebut, Denty mengungkapkan beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah :

  • Persoalan zonasi, sudah selayaknya pemerintah melakukan evaluasi, setelah berlangsung sejak tahun 2019. Setiap tahun selalu muncul permasalahan dan laporan pengaduan. Namun demikian tidak ada tindak lanjut dari keluhan masyarakat, dan kebijakan itu terus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.
  • Pengaduan tentang kewajiban pembelian seragam melalui sekolah sudah sering disampaikan warga. Namun tetap saja kejadian berulang, sekolah negeri menjual seragam dengan harga melampui harga pasar. Pemerintah sendiri sudah mengeluarkan aturan yang tertuang melalui Peranturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Namun, sebaiknya pemerintah bukan saja mengeluarkan aturan, tetapi juga tegas dalam menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET) seragam sekolah sehingga sekolah tidak bisa menentukan harga yang melampui harga pasar.
  • Perekonomian masyarakat baru saja bangkit, namun bukan berarti sudah siap untuk melaju dengan beban berat pendidikan. Pemerintah juga hendaknya dapat memfasilitasi pihak sekolah untuk dapat membuka kerja sama dengan UMKM (penyedia jasa menjahir seragam) sehingga dapat membantu warga dalam memperoleh seragam yang memadai dengan harga tidak memberatkan. (admin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *