Pemda Didorong Komitmen Kawal Perda Tata Kelola Pemasaran Hasil Pertanian

JAKARTA – Kegiatan pemasaran memegang faktor penting dalam menjalankan sistem agribisnis. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Jawa Tengah Denty Eka Widi Pratiwi memandang masih banyak produsen terutama pada sektor Pertanian, Perikanan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengalami kesulitan dalam memasarkan produknya.

“Penyebabnya banyak, antara lain ketidakstabilan harga, lemah terhadap akses pasar, dan lemahnya jejaring kemitraan dalam pemasaran,” ujarnya.

Disampaikan Denty, kondisi tersebut sangat ironi mengingat Jawa Tengah memiliki potensi yang besar dalam sektor pertanian, perikanan dan UMKM. Di sela kegiatan reses terkait pengawasan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Denty mengingatkan pemerintah daerah agar menjalankan peran sebagaimana amanah Undang-undang tersebut, yakni peran regulator, fasilitator, maupun dinamisator.

Adapun langkah yang dilakukan oleh pemda dalam mendukung pemasaran pertanian, antara lain meliputi standardisasi, mutu, diversifikasi produk, informasi pasar, promosi, penumbuhan pusat pemasaran, serta peningkatan daya saing citra produk.

Denty juga mengingatkan kewajiban pemda dalam perlindungan pasar pertanian yaitu melakukan pencegahan terhadap adanya penguasaan pasar dan pemusatan usaha, perlindungan atas usaha tertentu, serta perlindungan hak kekayaan intelektual.

Denty mengapresiasi beberapa daerah yang sudah menyusun raperda perlindungan produk pertanian, misalnya di Kabupaten Karanganyar saat ini sudah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) berjudul Bela-Beli Produk Lokal Karanganyar (BBPLK). Tujuan Perda tersebut salah satunya adalah penurunan angka kemiskinan.

“Raperda tersebut cukup unik karena ada ketentuan agar OPD, DPRD, kecamatan hingga BUMD tingkat kelurahan harus menggunakan produk asli Karanganyar,” paparnya.

Di tingkat provinsi, kata Denty, Jawa Tengah juga sudah memiliki Perda nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Perda Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan dan Produk UMKM.

“Raperda ini mengatur pemanfaatan produk lokal untuk kegiatan kerja meliputi rapat, smeinar, pariwisata, workshop dan lainnya, serta juga menyediakan tempat promosi untuk mendukung produk pertanian,” lanjutnya.

Namun demikian, Denty mengingatkan komitmen Pemda dalam menegakkan Perda tersebut, yang utamanya adalah untuk mendorong pemasaran produk lokal dalam mengangkat perekonomian petani. (admin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *