Denty Ingatkan Pentingnya Legalitas usaha dan Produk UMKM

BANJARNEGARA, DENTYNEWS.COM – Jumlah UMKM di Jawa Tengah per triwulan I 2023 tercatat 183.181 dengan total penyerapan tenaga kerja sebesar 1.337.156 orang. Terbagi dalam sektor produksi non pertanian yaitu 66.958, pertanian 28.429 unit, perdagangan 66.958 unit, dan jasa 21.305 unit. Tercatat omzet senilai 68, 758 milyar dengan aset Rp 38,995 milyar.

Namun demikian, dari angka tersebut, belum signifikan dengan UMKM yang sudah masuk dalam katagori binaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah. Dari jumlah UMKM 183.181, baru 2.602 unit yang tercatat sebagai UMKM binaan.

Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Denty Eka Widi Pratiwi menyampaikan, UMKM juga harus memperhatikan legalitas sebagai bagian penting dalam menjalankan bisnis. “Legalitas merupakan pengakuan secara hukum terhadap keberadaan sebuah usaha. Melalui legalitas, unit usaha akan dapat diakui sebagai hukum dan memiliki kewajiban dan hak dalam sebuah negara,” ujarnya pada agenda Penyerapan Aspirasi Masyarakat tentang Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan “ Pentingnya Legalitas Usaha pada Produk UMKM” di Desa Kutayasa, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

Seiring perkembangan ekonomi, kini UMKM semakin beragam, mulai dari toko kelontong, apotek, pedagang sayuran, jasa potong rambut, salon kecantikan, kafe, restoran, warung makan, wedding organizer, penjual makanan hewan, bengkel, hingga digital printing, dan beragam bisnis lainnya.

Denty meminta pemerintah untuk melakukan sosialiasi dan pendampingan mengingat jumlah UMKM yang memiliki legalitas masih rendah. “Kurangnya kesadaran dan sosialisasi bahwa aspek legalitas akan menguntungkan UMKM karena produknya terlindungi, serta akan menambah relasi dikarenakan usaha serta produknya masuk dalam database yang terhubung dengan jejaring yang lebih luas,” ujarnya.

UMKM yang turut dalam kegiatan tersebut menyambut antusias paparan mengenai pentingnya legalitas dan perizinan dalam pengembangan produk mereka. Mereka berharap pemerintah dapat memperoleh kesempatan pelatihan untuk pengurusan legalitas serta perizinan hingga memperoleh pengakuan hukum. (adm02)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *